Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung (MA)
Merujuk pada website resmi Mahkamah Agung, lembaga politik ini memiliki fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasehat, fungsi administratif, dan fungsi lain-lain.
Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Mengutip website resmi MPR, terdapat 7 tugas dan wewenang yang dijalankan oleh MPR, antara lain:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Sama seperti DPR, DPRD juga memiliki 3 fungsi yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran. Namun, konteks fungsi DPRD lebih mengarah pada kebijakan daerah.
Adapun tugas dan wewenang DPRD, yakni sebagai berikut:
Tugas dan Wewenang Wakil Presiden
Mengutip dari Moh Kusnardi dalam Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945, berikut adalah tugas yang diemban oleh Wakil Presiden.
Teknisi Mechanical / Mekanikal
Teknisi Mechanical bertanggung jawab atas pekerjaan yang berurusan dengan komponen mekanis yang ada di dalam sebuah bangunan atau gedung seperti sistem HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning), Fire Fighting (Sistem Pemadam Api), dan Transportasi Dalam Gedung (seperti elevator atau eskalator). Mereka memastikan bahwa sistem HVAC berfungsi dengan baik untuk menjaga suhu, kelembaban, dan kualitas udara yang optimal di dalam bangunan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk memelihara dan memperbaiki sistem pemadam api guna menjaga keselamatan gedung dan penghuninya dalam situasi darurat. Tidak hanya itu, teknisi mechanical juga terlibat dalam pemeliharaan dan perbaikan sistem transportasi dalam gedung seperti elevator dan eskalator, memastikan bahwa sistem tersebut aman dan dapat digunakan dengan lancar oleh penghuni gedung. Dengan demikian, peran teknisi mechanical sangat penting dalam memastikan keamanan, kenyamanan, dan fungsionalitas bangunan atau gedung secara keseluruhan.
Berikut Tugas dan Fungsi DPR
DPR memiliki tugas utama dalam pembuatan, pembahasan, dan pengesahan undang-undang. Anggota DPR dapat mengajukan usulan undang-undang baru atau mempelajari dan merevisi usulan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah.
DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga eksekutif. Mereka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, pelaksanaan program-program pemerintah, serta kinerja menteri dan pejabat pemerintahan lainnya. Pengawasan ini dilakukan melalui mekanisme seperti rapat dengar pendapat, interpelasi, dan hak angket.
DPR memiliki peran dalam penetapan dan pengawasan anggaran negara. Mereka membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintah. Selain itu, DPR juga terlibat dalam pembahasan dan evaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan negara.
DPR memiliki fungsi dalam hubungan luar negeri. Mereka mengawasi dan memberikan persetujuan terhadap perjanjian internasional yang melibatkan Indonesia. Anggota DPR juga dapat melakukan kunjungan ke luar negeri, menjalin hubungan dengan parlemen negara lain, serta terlibat dalam forum internasional.
DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Fungsi utama mereka adalah mewakili dan menyuarakan aspirasi serta kepentingan rakyat di tingkat nasional. Anggota DPR berkomunikasi dengan konstituennya, mendengarkan masukan dan keluhan masyarakat, serta memperjuangkan kepentingan rakyat dalam pembuatan kebijakan.
DPR terlibat dalam proses pembentukan kabinet. Setelah pemilihan umum, partai politik yang memiliki kursi di DPR dapat mengusulkan calon menteri kepada presiden. DPR melakukan fit and proper test terhadap calon menteri yang diajukan sebelum pengangkatan mereka.
Dalam beberapa hal tertentu, DPR diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap keputusan penting pemerintah. Contohnya, persetujuan DPR diperlukan untuk pengangkatan hakim agung, pengangkatan kepala lembaga negara tertentu, dan penunjukan pejabat tertentu.
DPR juga berfungsi sebagai tempat dialog politik antara partai politik yang ada di dalamnya. Mereka membahas dan merumuskan kebijakan politik serta berpartisipasi dalam pembahasan isu-isu penting di tingkat nasional. Selain itu, DPR juga memiliki peran dalam melaksanakan fungsi legislasi untuk menghasilkan undang-undang yang dapat memajukan kepentingan rakyat.
Tugas dan fungsi DPR diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Melalui peran dan fungsi tersebut, DPR berperan dalam proses legislasi, pengawasan, dan perwakilan dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Lembaga Yudikatif di Indonesia
Terakhir, ada lembaga yudikatif yang bersifat yuridis. Tugas dari lembaga yudikatif adalah mengadili segala tindak penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam pemerintahan Indonesia.
Lembaga negara yang memegang kekuasaan yudikatif tidak mendapat intervensi pemerintah, terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial (KY)
Berikut adalah sederet tugas yang wajib dilaksanakan oleh Komisi Yudisial yang diatur oleh Undang-Undang.
Itulah tadi penjelasan tentang lembaga negara yang ada di Indonesia sesuai dengan prinsip Trias Politica. Semoga informasi ini bermanfaat.
TEMPO.CO, Jakarta - Warga negara Indonesia baru saja melakukan pemilihan umum anggota legislatif, yakni DPR, DPRD dan DPD. Lalu, apa perbedaan DPR, DPRD, dan DPD?
Lembaga legislatif adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang serta mengawasi implementasi undang-undang yang telah disahkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski sama-sama bernaung dalam payung lembaga legislatif, DPR, DPRD, dan DPD tetap memiliki perbedaan. Nah, apa saja perbedaannya? Simak ulasan berikut ini, ya.
Lembaga Legislatif di Indonesia
Lembaga legislatif mengemban tugas dan wewenang untuk merumuskan UUD di sebuah negara. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD.
Tugas dan Wewenang DPD
Setelah amandemen UUD 1945, lembaga legislatif MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Selamat belajar, detikers.
DPR adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah lembaga hukum yang menjadi perwakilan rakyat di Indonesia, DPR memiliki peran dalam pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan mewakili suara rakyat.
DPR terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPR saat ini adalah 575 orang. Anggota DPR berasal dari berbagai partai politik yang mendapatkan kursi dalam pemilihan umum.
Tugas utama DPR adalah membuat undang-undang. Anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan, membahas, mengubah, dan mengesahkan undang-undang. Wah sangat penting bukan peranan DPR? Nah lalu apakah kalian tau tugas dan fungsi DPR yang lainnya? Yuk simak infonya di sini.
